Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, melakukan rangkaian pertemuan strategis dengan empat direktorat jenderal di Kementerian Pekerjaan Umum. Pertemuan tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menjawab kebutuhan pembangunan di Maluku Utara.
Dalam pertemuan itu, sejumlah sektor utama menjadi pembahasan. Di antaranya adalah penguatan infrastruktur jalan, pengelolaan sumber daya air, penataan kawasan permukiman, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang konstruksi. Berbagai sektor tersebut dinilai penting karena Maluku Utara merupakan daerah kepulauan yang membutuhkan konektivitas kuat agar aktivitas masyarakat dan ekonomi dapat berjalan lebih lancar.
Salah satu perhatian utama adalah peningkatan kualitas jalan dan konektivitas antarwilayah. Kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri dari banyak pulau membuat pembangunan infrastruktur transportasi menjadi kebutuhan mendesak. Dengan jalan dan akses yang lebih baik, distribusi barang, mobilitas masyarakat, serta pelayanan publik diharapkan dapat semakin mudah dijangkau.
Selain jalan, pembahasan juga menyentuh sektor sumber daya air. Infrastruktur air memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan masyarakat, pertanian, hingga pengendalian risiko bencana. Pemerintah daerah berharap dukungan dari Kementerian PUPR dapat membantu memperkuat fasilitas yang berkaitan dengan air bersih, irigasi, drainase, dan penanganan kawasan rawan banjir.
Sektor permukiman juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Penataan permukiman yang baik diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah yang masih membutuhkan dukungan infrastruktur dasar. Pembangunan permukiman yang layak dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan tertata.
Langkah Gubernur Sherly menemui jajaran Kementerian PUPR menunjukkan keseriusan Pemprov Maluku Utara dalam memperjuangkan pembangunan daerah. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga telah mengusulkan kebutuhan infrastruktur bernilai besar kepada pemerintah pusat melalui Komisi V DPR RI, sebagai bagian dari upaya mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan di daerah.
Dengan adanya komunikasi langsung bersama kementerian teknis, program infrastruktur di Maluku Utara diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Pembangunan yang merata bukan hanya berdampak pada kemudahan akses masyarakat, tetapi juga dapat membuka peluang ekonomi baru, memperkuat layanan dasar, dan meningkatkan daya saing daerah.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut agar kebutuhan infrastruktur di wilayah kepulauan dapat terpenuhi secara bertahap. Jika pembangunan jalan, air, permukiman, dan kualitas konstruksi terus diperkuat, Maluku Utara berpeluang tumbuh lebih maju dan merata di masa mendatang.
Politik
Infrastruktur Maluku Utara Dikebut, Gubernur Sherly Temui Empat Dirjen Kementerian PUPR
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, melakukan pertemuan dengan empat direktorat jenderal di Kementerian Pekerjaan Umum untuk membahas percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara. Pertemuan tersebut menyoroti sejumlah kebutuhan penting, mulai dari penguatan jalan, sumber daya air, permukiman, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia konstruksi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat konektivitas antardaerah.
